Sekolah dan Guru

Bangun pagi Jumat ini, kicauan #SelamatHariGuru langsung menjadi trending topik.  Pada 25 November ini, di hari Jumat yang semoga barokah, kita merayakan salah satu profesi mulia tersebut.  Selamat Hari Guru buat rekan-rekan guru setanah air.  Semoga bapak dan ibu guru selalu sehat, sejahtera, dan bijak dalam menjalankan tugas.

Semalam baru saja menyelesaikan Diskusi Kelompok Terpumpun (terjemahan dari istilah Focus Group Duscussion) tentang pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah untuk provinsi NTT.  Relevan sebenarnya bila kita membahas data yang ada di neraca tersebut (bisa diakses di internet dan mobile apps).  Singkatnya, kita bisa mengetahui data mengenai anggaran, nilai UN, Uji Kompetensi Guru, kondisi sekolah, akreditasi, dan sejenisnya di neraca yang dibuat oleh Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kemdikbud tersebut.  “Kesejahteraan guru harus baik, masak gajinya kalah sama TNI dan PNS yang lain?” protes pak Simon dari Dewan Pendidikan Provinsi NTT.

Guru memang profesi mulia.  Tidak ada yang berani membantahnya.  Secara normatif dan logis, guru akan ditempatkan pada posisi yang tinggi karena dialah yang membuat kita tahu, pandai, dan menjadi manusia yang baik.  Secara faktual, tidak semua guru dapat menjalankan fungsi itu karena keterbatasannya dalam menjalankan fungsi dan peranannya.  Indonesia saat ini memiliki sekitar 3 juta guru dari seluruh jenjang pendidikan.  Rasio guru dan siswa mencapai sekitar 1:15 dan 1:20 yang berarti satu guru menghadapi sekitar 15-20 murid.  Menurut Bank Dunia, rasio ini termasuk yang terkecil di dunia.  Di negara-negara maju, rasionya sekitar 20-30 murid per guru.  Itu di atas kertas.  Kenyataan di lapangan, beberapa sekolah dan daerah rasionya bisa fantastis: 1:30 atau lebih.  Kenapa demikian?  Indonesia memiliki wilayah yang sama luasnya dengan Eropa dan Amerika Serikat, tetapi kebanyakan berupa air: laut, selat, teluk, dan sungai. Konsekuensinya, kita harus melaluinya dengan ikhtiar yang luar biasa untuk menyeberangi dari satu tempat ke tempat lainnya.

Isu berikutnya adalah kompetensi.  Pengukuran secara masif terhadap kompetensi guru yang seharusnya masuk buku Guiness Book of World Record adalah pada 2015 ketika hampir 3 juta guru diuji kompetensinya.  Dalam format UKG (uji kompetensi guru) tersebut, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan melakukan tes berbasis komputer terhadap siapapun yang bernafas dan mengaku sebagai guru diuji secara tertulis mengenai dua kompetensi, yaitu profesional dan pedagogik.  Ada dua lagi kompetensi menurut UU Guru dan Dosen, yaitu sosial dan kepribadian.  Dua kompetensi terakhir ini tidak diukur karena dua hal.  Pertama, berbagai studi termasuk yang dilakukan PPPI (Paramadina Public Policy Institute) menunjukkan guru-guru kita sudah kompeten dalam hal sosial dan kepribadian tersebut. Kedua, penghematan biaya karena menambah materi uji akan meningkatkan anggaran.  Hasil UKG secara nasional dan masif pada 2015 tersebut menghasilkan nilai rata-rata nasional 56,69 dari skala 0-100.  Dengan asumsi tes tersebut akurat mengukur kompetensi, maka guru-guru kita dapat dikatakan hanya menguasai 57% kompetensi.

Terakhir adalah isu mengenai sertifikasi dan kualifikasi.  Sesuai UU Guru dan Dosen, guru profesional harus sudah S-1 dan memiliki sertifikasi.  Inipun masih banyak guru yang berstatus “split”: S-1 tapi belum sertifikasi atau belum S-1 tapi sudah sertifikasi.  Yang paling berat adalah bila guru belum S1, karena proses pendidikan bergelar tersebut tidak bisa “dijadikan” lebih pendek waktu dan beban Satuan Kredit Semester (SKS)-nya.  Empat tahun dan kurang lebih 144 SKS untuk sarjana strata 1 tersebut.  Lebih runyam lagi, guru tidak bisa mengambil sembarang S-1 karena harus sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.  Misalnya, dia harus lulusan PGSD (pendidikan guru SD) kalau mau mengajar di tingkat SD atau dari prodi pendidikan fisika kalau mau mengajar mapel fisika di SMA.  Kemdikbud serius dalam soal ini terbukti dari sistem pelaporan Dapodik (data pokok pendidikan) akan dengan tegas mewajibkan guru mematuhi ketentuan tersebut; kalau tidak, Dapodik tidak akan “input” dan guru bisa kelimpungan dibuatnya.

Dari paparan di atas, tampak bahwa pemerintah sedang berupaya menempatkan guru sebagai tenaga profesional sama seperti dokter, pengacara, atau akuntan publik.  Tahap berikutnya dari uji kompetensi adalah program Guru Pembelajar yang berbasis daring (on-line learning).  Tahap berikutnya dari sertifikasi adalah mengaitkan remunerasinya dengan kinerja (performance-based salary).  Tahap berikutnya dari ketentuan S-1 adalah penerapan PPG (pendidikan profesi guru) untuk lulusan S-1 baru selama 12 bulan sebagai pelatihan lanjut untuk mematangkan persiapan sebelum menjalani profesi sebagai guru.  Kalau kita memperhatikan semua proses tersebut di atas, tampaklah bahwa pemerintah sedang membenahi profesi guru yang belum kompeten dengan segala keterbatasan, termasuk pemotongan anggaran sekitar 6,7 triliun untuk tahun anggaran 2016 ini.  Langkah ibu Menkeu Sri Mulyani itu justru menjadi blessing in disguise  karena mendorong Kemendikbud untuk lebih efisien lagi dalam menganggarkan kegiatannya.  Salah satu efeknya adalah semakin banyak penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional saat ini, mulai dari uji kompetensi, pelatihan guru, sampai Dapodik.  Selain alasan “mendorong penguasaan ketrampilan abad ke-21”, sebenarnya alasan penghematan biaya yang lebih relevan.

Kita memerlukan guru yang profesional.  Namun, proses menuju ke situ belum dijalankan dengan benar.  Guru menjadi profesional apabila yang bersangkutan disiapkan dengan baik sejak di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang tersebar di seluruh Indonesia.  Berbagai studi menunjukkan penyiapan calon guru di LPTK masih kurang, karena proses seleksinya sama dengan universitas umum dan sejak IKIP menjadi universitas umum, kurikulum pendidikan guru juga secara tidak sengaja “mengikis” mata kuliah pedagogik.  Banyak guru yang sekarang sudah berada di kelas tapi belum S-1.  Ada yang sisa masa lalu (lulusan SPG yang setara SMA atau sejenisnya seperti Kolese Pendidikan Guru (KPG) di Papua) atau hanya lulusan program diploma.  Kemudian, yang lulusan S-1, proses PPG juga belum merata mutu dan jumlahnya, sehingga banyak yang langsung menjadi guru tanpa PPG.  Setelah soal pra-pengabdian (pre-service) tadi, guru yag sudah menjalani profesi ini (in-service) juga belum menjalani proses peningkatan kompetensi yang sistematis dan berkelanjutan.  Masih banyak dijumpai di berbagai pelatihan, guru yang mengaku “seumur-umur, baru sekali ini saya ikut pelatihan, pak”.

Guru kita sebenarnya sudah memiliki modal yang sangat penting: rasa sayang mereka ke anak didik.  Tengoklah interaksi mereka dengan murid-muridnya di sekolah manapun.  Anda akan melihat tatapan yang penuh kasih sayang seperti melihat anak kandungnya sendiri.  Perhatian guru sangat besar, semangatnya luar biasa, dan niat yang besar untuk mendidik anak-anak bangsa.  Namun, modal ini menjadi sia-sia karena sang guru kurang mendapatkan bimbingan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.  Indonesia perlu mendorong profesionalisme guru dengan mengaitkan kesejahteraan dengan kinerjanya dan menyiapkan jenjang karir yang jelas dengan sisipan skema pelatihan sepanjang pengabdiannya yang berkelanjutan dan berintegritas.  Hanya dengan manajemen yang sistematis dan modern tersebut, guru sebagai karir profesional akan terwujud.  Selamat Hari Guru, semoga sukses!

Penulis adalah Wakil Rektor 1 Universitas Paramadina, senior advisor ACDP Indonesia-Balitbang Kemdikbud RI, dan penasehat ONE Indonesia

Leave a Reply