harapan

Selamat Hari Parlemen!  Ucapan selamat ini penting, karena kita tentu tidak ingin kalau parlemen tidak selamat.  Kalau itu terjadi, habislah kita, karena semuanya akan kembali ke sistem yang kurang nyaman buat rakyat kebanyakan.  Kenapa? Bayangkan kalau yang ada hanya “pemimpin” di atas sana yang dengan leluasa menentukan semua urusan bersama.  Pemimpin semacam itu yang disebut “diktator” yang memiliki kekuasaan absolut.

Mau membangun sistem pendidikan dan kurikulumnya, tergantung selera “pemimpin” tadi tanpa tanya dulu rakyat penggunanya. Iya… kalau pemimpin tersebut seleranya sama dengan kita, lah… kalau dia punya selera berbeda sekali dengan kebanyakan dari kita? Persoalan sebenarnya adalah Indonesia ini sangat beragam. Di sisi pendidikan saja, kita memiliki semua spektrum masalah yang paling primitif sampai paling modern, mulai dari buta huruf sampai kekurangan “bandwidth”.  Ada yang bilang, masalah pendidikan atau apapun di tanah air kita ini sangat Posmo (post-modernism).

Nah, parlemen atau dewan perwakilan rakyat yang kita kenal saat ini masih diperlukan dan sangat penting untuk eksis.  Indonesia terlalu kompleks untuk bisa ditangani oleh beberapa gelintir elit pemimpin saja karena masalah yang ada memang perlu diselesaikan dengan keroyokan atau gotong-royong.  Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, menggali budaya bangsa kita dan menemukan semangat kekeluargaan yang sangat kuat.  Menurut Wildan Sena Utama (2013), negara ini dibangun di atas landasan diskursus yang variatif dari berbagai sisi dan elaboratif, bukan hasil pemaksaan satu golongan terhadap golongan lain (Prisma vol 32 no 2 & no 3: p. 270).  Pemaksaan itu muncul bila tidak ada parlemen.

Oleh sebab itu, kita seharusnya mendukung keberadaan parlemen atau DPR/DPRD juga DPD di tingkat pusat. Lembaga pengimbang ini sering disebut legislatif, karena fungsinya memang menciptakan perangkat aturan main yang disepakati bersama sebagai bangsa.  Yang menjalankan aturan main tersebut tentunya pemerintah yang disebut eksekutif.  Para anggota parlemen sudah mendapatkan panggilan sebagai “wakil rakyat” yang mulia dan terhormat.  Selain fungsi legislasi tadi, para wakil rakyat tadi memiliki fungsi pengawasan.  Jadi, semua program pemerintah diawasi dengan ketat, bahkan kalau perlu sampai berapa kilogram paku untuk membangun sekolah juga harus dipelototi para wakil rakyat tadi.  Pengawasan yang detil memang baik, tetapi juga ada buruknya, yaitu bila soal merek paku dan dibeli dari penjual yang mana juga ikut ditentukan para wakil rakyat, di situ nanti ada potensi “Moral Hazard” – yaitu potensi korupsi dan pungli di dalamnya. Untungnya sekarang sudah tidak sedetil itu, tetapi masih saja ada aspek supervisi yang dijalankan parlemen terhadap jalannya pemerintahan atau eksekutif.

Kita perlu “memperkuat” parlemen, karena kita mencintai parlemen. Berkat kerja keras para wakil rakyat, kita memiliki Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen yang cukup sukses menaikkan kesejahteraan para guru dan dosen.  Terakhir, UU terbaru adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 24 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU penting (dikenal juga sebagai UU Kebiri) untuk menghukum pemerkosa dan predator seksual.  Bayangkan kalau kita tidak punya parlemen dan tidak ada UU yang dihasilkan, maka aturan yang ada akan datang dari seorang diktator (sendirian) atau junta (kelompok elit) yang belum tentu sabar mau mendengarkan uneg-uneg rakyat dan media yang sering menjengkelkan para elit tersebut.  Sebagian dari kita yang sudah di atas 50 tahun pasti ingat Petrus alias Penembak Misterius yang dijalankan pada masa Orde Baru (Presiden Soeharto) tahun 1983-85.  Saat itu, preman atau siapapun yang bertato dan ditengarai sebagai jagoan yang menimbulkan keresahan akan diburu dan ditembak mati.  Ini mirip dengan yang dilakukan oleh Presiden Duterte di Filipna pada hari-hari ini terhadap para pengedar dan bandar narkoba.

Menegakkan hukum harus dengan cara yang benar dan legal.  Tidak boleh kita menegakkan hukum dengan mengabaikan cara dan prosesnya.  Kenapa? Seorang pakar hukum di Harvard menyatakan, hukum harus dihormati oleh semua pihak agar siapapun ingat bahwa kita ini manusia.  Ketika kita menghukum penjahat, teroris, atau pemerkosa, kita sedang menerapkan nilai-nilai kemanusiaan.  Tujuannya adalah siapapun kelak yang sedang “berkuasa” atas nyawa seseorang akan ingat bahwa penghormatan terhadap kemanusiaan harus tetap dilakukan.  Nah, hukum inilah produk penting dari kerja parlemen.

Iya sih, ada banyak wakil rakyat di tingkat kabupaten, provinsi, atau pusat yang korupsi.  Namun, janganlah kita memukul-ratakan semua sebagai koruptor dan jangan memberi peluang kembalinya diktator. Peluang itu ada bila dewan perwakilan rakyat tidak menjalankan tugasnya sebagai wakili rakyat, namun sibuk bermain poliitk kepentingan bahkan melakukan korupsi.  Kita dorong agar makin banyak dari anggota parlemen yang benar-benar bekerja dan memiliki dedikasi dengan remunerasi standar yang sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk ukuran wakil rakyat.  Kita sebagai warga sipil dapat berperan serta dalam menyampaikan usulan, memantau kinerja wakil kita secara berkesinambungan atau memberikan suara.  Peran masyarakat madani atau civil society sangat strategis dalam mengefektifkan peran parlemen.  Sekjen PBB Ban Ki Moon pernah mengatakan bahwa masyarakat madani (civil society) adalah oksigen untuk demokrasi.

Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya Parlemen adalah perwujudan lain dari kita – Parlemen adalah KITA.

*Tulisan ini ditulis dalam rangka memperingati Hari Parlemen Indonesia yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober.

Penulis adalah Wakil Rektor 1 Universitas Paramadina, senior advisor ACDP Indonesia-Balitbang Kemdikbud RI, dan penasehat ONE Indonesia

Leave a Reply