Pendidikan sebagai Bahasa Politik

_mg_0080

Keterlibatan masyarakat yang terdidik dalam urusan politik harus didorong, bukan dicegah.  Hal ini penting agar kita bersama-sama dapat membangun demokrasi yang kuat.  Setidaknya itulah pesan Thomas Jefferson: “an educated citizenry is a vital requisite for our survival as a free people”.  Untuk mencapai taraf “educated citizenry” atau warganegara yang terdidik inilah yang membutuhkan kerja keras yang nyata dari seluruh warga masyarakat. Singkat kata, warganegara yang  terdidik secara luas dan merata menjadi kebutuhan pokok untuk mempertahankan demokrasi yang berbasis dukungan massa (Hochschild, 2010).

Tanggal 15 September ini kita memeringati Hari Demokrasi dengan ajakan untuk memahami bahasa Politik.  Politik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya 1 (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan): bersekolah di akademi –; 2 segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain: — dalam dan luar negeri; kedua negara itu bekerja sama dalam bidang — , ekonomi, dan kebudayaan; partai –; organisasi –; 3 cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan.   Masyarakat yang faham politik akan menjadi modal yang sangat besar bagi kemajuan bangsa kita.  Dalam sejarah, republik ini sudah menempatkan pendidikan sebagai sektor paling penting.

Bangsa Indonesia termasuk istimewa dalam tatanan global karena mencantumkan isu pendidikan di dalam konstitusi negara. Dalam Pembukaan UUD 1945, kita sepakat untuk membentuk negara yang bertujuan secara spesifik menyebut “mencerdaskan kehidupan bangsa”.  Konsep ini sangat benar dari kacamata sistem politik demokrasi dalam wadah negara republik yang mengandalkan suara dan peranserta dari khalayak luas.  Apalagi, konsep kenegaraan kita ditambah dengan azas “gotong-royong” yang menekankan kebersamaan dan kekeluargaan dalam segala upaya membangun bangsa Indonesia.

Negara Republik Indonesia tidak hanya berhenti di tatanan konstitusi dasar yang abstrak.  Kita sekarang memiliki kewajban untuk mengalokasikan anggaran negara sebesar 20% dari total anggaran didedikasikan untuk pendidikan.  Tidak hanya itu, lebih jauh lagi kita memiliki UU Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi modal untuk memperbarui kurikulum dan UU Guru dan Dosen yang menjadi dasar untuk sertifikasi guru dan dosen.  Bahasa politik bangsa Indonesia terhadap pendidikan sangat jelas: mendukung; Bahkan, ada yang bilang, dukungannya berlebihan (extra ordinarily very supportive).

Pendidikan yang mencerdaskan seluruh masyarakat sangat penting untuk memperkuat sistem demokrasi kita saat ini.  “I know no safe depositary of the ultimate powers of the society but the people themselves; and if we think them not enlightened enough to exercise their control with a wholesome discretion, the remedy is not to take it from them, but to inform their discretion by education. This is the true corrective of abuses of constitutional power.” (–isi surat Thomas Jefferson kepada William C. Jarvis,  pada tahun 1820). Saya faham tidak ada cadangan kekuatan yang besar dari suatu masyarakat selain rakyat itu sendiri.  Kalau kita melihat mereka tidak cukup tercerahkan dalam melakukan kontrol dengan sepenuh pemahaman, pemulihannya bukan dengan mencabutnya, tetapi memperbaiki pemahaman mereka dengan pendidikan.  Ini adalah tindakan koreksi yang benar terhadap penyalahgunaan kekuasaan konstitusional.

Pendidikan menjadi bagian penting dari penguatan demokrasi.  Rakyat dapat menjadi melek politik, faham akan hak dan kewajibannya, sehingga dengan sadar mereka akan ikut turun tangan apabila pemerintah memerlukannya seperti saat ini.  Pemerintahan Jokowi-JK bertekad untuk memperluas akses pendidikan kepada semua warga negara dengan bantuan ekonomi lewat kartu Indonesia pintar dan kartu Indonesia sejahtera.  Pemerintah juga ingin memperluas wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun agar anak-anak kita minimal mengenyam pendidikan setingkat SLTA.  Di tengah kesulitan ekonomi global dan defisit saat ini dimana penerimaan dalam negeri dari pajak tidak mencapai target, keinginan pemerintah tadi sangat berat.  Oleh sebab itu, pemerintah memerlukan bantuan dari kita semua rakyat Indonesia untuk mewujudkan pendidikan semesta (education for all) dan wajib belajar 12 tahun.  Di dalam paket wajib belajar ini, Presiden Jokowi ingin pendidikan kejuruan (vokasi) mendapatkan perhatian khusus.  Ini juga biaya yang tidak sedikit, karena pendidikan vokasi membutuhkan anggaran yang lebih besar dibandingkan pendidikan umum.  SMK lebih mahal dibandingkan SMA karena membutuhkan beragam laboratorium dan bengkel untuk mengasah ketrampilan siswanya.

Kombinasi dari konsep pendidikan sebagai penguat demokrasi dan pendorong kemajuan bangsa dapat terwujud kalau pemerintah dapat menyinergikan seluruh kekuatan bangsa dalam membangun pendidikan kita.  Dunia usaha dan warga masyarakat – termasuk orangtua – hendaknya dibantu untuk membantu pendidikan kita.  Aneh memang, tetapi itulah kenyataannya saat ini.  Semua calon gubernur atau bupati selalu mengkampanyekan pendidikan gratis.  Bahkan beberapa provinsi dan kabupaten/kota melarang pungutan kepada orangtua atau bahkan menghukum kepala sekolah yang menerima sumbangan dari orangtua dan masyarakat.  Sudah waktunya pemerintah pusat dan daerah duduk memikirkan konsep kemitraan antara pemerintah dan masyarakat (public-private partnerships).  Kita harus mampu menciptakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat yang transparan dan memenuhi azas integritas.  Kalau takut ada korupsi dan pungutan yang berlebihan, mari kita ciptakan sistem sumbangan yang akuntabel, terbuka, dan jelas pengelolaan dananya.  Ibaratnya, jangan karena ada tikus di rumah itu, kita bakar rumahnya.

Pendidikan yang melibatkan banyak pihak di masyarakat akan menjadi kuat dan dinamis.  Energinya yang luar biasa besar dan rasa kepemilikan atas masalah yang luas akan meringankan beban pemerintah di saat sulit ini.  Di waktu yang bersamaan, ikhtiar melibatkan banyak pihak ini akan juga memperkuat sistem demokrasi kita, karena timbal-balik dari pemerintah sebagai regulator dan masyarakat sebagai pemangku dan pemilik kepentingan akan memperkuat legitimasi pemerintahan yang ada sekarang.   Gaya kepemimpinan Presiden Jokowi yang mengatasi masalah segera dan setuntasnya akan menjadi lebih efektif dengan dukungan masyarakat.  Tidak ada lagi sekat yang membatasi peran di dalam dan di luar pemerintah.  Semuanya terlibat menjadikan masalah yang ada sebagai masalah bersama.  Kekuatan sinergi itu sudah waktunya dimanfaatkan dengan baik demi melunasi janji kampanye duet Jokowi-JK, sekaligus meletakkan pondasi penting gotong-royong untuk meraih cita-cita kemajuan bangsa Indonesia di masa depan.

Totok Amin Soefijanto

Wakil rektor Universitas Paramadina dan penasehat ONE-Indonesia, portal kemitraan pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia.

 

Leave a Reply