Full-Day School: Kompetensi dan Infrastruktur

Orang sekarang ramai membicarakan “full-day school” yang digagas Mendikbud Muhajir Effendy. Niatnya baik, yaitu mengisi waktu siswa dengan kegiatan yang edukatif. Alih-alih pulang dari sekolah, mereka malah ngelayap tanpa kejelasan tujuan – beberapa siswa keluyuran di mall, pasar, alun-alun, atau nongkrong di pinggir jalan – sehingga menimbulkan masalah sosial.

Sebenarnya, konsep “full-day school” dapat diterapkan dan memberikan manfaat yang besar buat siswa, guru, dan orangtua. Kegiatan sekolah yang terdiri aspek akademik dan non-akademik dapat dilakukan selama jam sekolah tersebut. Lebih jauh lagi, siswa dapat mengerjakan pekerjaaan rumah, berolahraga, menjalankan kegiatan kesenian, aktivitas ekstra-kurikuler, atau bahkan materi belajar yang belum tuntas di jam pelajaran sebelumnya di waktu-waktu ekstra setelah kegiatan belajar-mengajar resmi berakhir tengah hari.

Persoalannya, sekolah membutuhkan beberapa kesiapan untuk dapat menyelenggarakan “full-day school” tersebut. Kesiapan pertama, tenaga kependidikan mulai dari guru, kepala sekolah sampai pengawas sekolah. Guru diberi kewajiban mengajar 24 jam dalam satu minggu. Kalau dibagi rata, maka satu orang guru mengampu mata pelajaran 5 jam sehari. Hal ini tidak masalah untuk guru tingkat SD karena guru di level ini hanya dibagi dalam dua kelompok: kelas bawah (1,2,3) dan atas (4,5,6). Nah, di level SMP dan SMA/SMK, guru dibagi dalam berbagai mata pelajaran sesuai bidang kesarjanaannya (S1 atau S2). Tak heran kalau di sini banyak guru yang kekurangan jam mengajar, karena dalam satu SMP atau SMA/SMK, bisa ada 2 atau lebih guru mapel sejenis. Harus bagi-bagi dan biasanya masih kurang, sehingga beberapa guru terpaksa mengajar di sekolah lain, biasanya sekolah swasta. Sistem sekolah “full-day” dapat mengatasi masalah ini, meskipun jumlah jam dan muatan setiap mapel sudah ditentukan sesuai kurikulum, tidak mungkin ditambah juga. Hal ini dapat diatasi dengan merevisi syarat 24 jam tidak hanya mengajar tatap muka, tetapi juga persiapan kelas dan kegiatan akademik lainnya.

Kesiapan kedua, kompetensi guru, staf, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam mengadakan sistem “full-day school”. Kompetensi secara singkat dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan sesuatu. Tenaga kependidikan dan guru kita masih banyak yang belum kompeten, karena kalau dilihat nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) secara nasional rerata nilainya sekitar 55 dari 100. Ukuran kompetensi itu baru dalam bentuk pengetahuan karena UKG berupa pilihan ganda yang belum dilengkapi dengan observasi tindakan guru di kelas yang dapat menunjukkan “kemampuan” mendidik. Sistem “full-day school” di saat kompetensi guru yang masih belum memadai akan menjadikan hari-hari di sekolah sangat berat karena biasanya guru yang kompetensinya terbatas akan langsung memindahkan materi di buku teks ke sesi pengajaran di kelas. Padahal, guru yang kompeten dapat membuat sesi pembelajaran dan aktivitas tambahan lainnya jadi menyenangkan dan produktif. Syukur-syukur kalau guru tersebut lebih kreatif dan inspiratif, sehingga sesi tambahan di siang dan sore hari menjadi proses pengayaan ilmu yang efektif buat sang siswa.
Kesiapan ketiga, sarana dan prasarana sekolah yang kebanyakan belum siap. Sekolah yang fasilitasnya terbatas, apalagi yang tidak memiliki lahan cukup untuk siswa bermain, akan membuat sesi pelajaran tambahan menjadi membosankan karena serba duduk di dalam kelas. Anak-anak generasi Pokemon Go ini tidak akan betah berdiam di bangku kelas. Sistem “full-day school” akan menjadi lebih merepotkan beberapa kabupaten dan kota di daerah terpencil yang memanfaatkan sekolah yang ada sebagai Sekolah Satu Atap (Satap), dimana siswa SD, SMP, dan SMA (dua atau tiga level dalam satu sekolah) bersekolah secara bergantian karena sekolah-sekolah di level atas lokasinya terlalu jauh dari rumah para siswa. Perlu penambahan sarana dan prasarana yang memadai dari sekolah-sekolah yang ada saat ini agar sistem “full-day school” berjalan efektif.

Mendikbud Muhajir Effendy memiliki niat yang baik dengan sistem “full-day school”, sehingga semua pihak perlu memikirkan cara mewujudkannya. Berbagai persoalan tentu ada dalam implementasinya, namun diharapkan para pihak yang terlibat dapat membantu melihat kendalanya secara jernih. Dari sisi Kemendikbud sendiri sebaiknya berhati-hati dalam meluncurkan ide atau gagasan baru agar tidak bernasib sama seperti “full-day school” ini. Bukan soal ide soal ini gagal dijalankan, tetapi ongkosnya lebih besar, yaitu kredibilitas menteri dan kementerian menjadi sedikit turun. Kredibilitas kementerian perlu dijaga agar kelak apabila mendikbud mengeluarkan ide baru dapat langsung diterima publik. Kalau satu ini gagal, maka pihak-pihak yang tidak suka (selalu ada, dulu dan sekarang) akan selalu menyerang agar gagal juga. Ongkosnya terlalu mahal apabila Kemendikbud tidak dapat mengeluarkan kebijakan baru yang sifatnya terobosan. Semuanya akan balik ke “business as usual” dan masalah pendidikan kita tidak akan pernah selesai. Mudah-mudahan bukan itu yang terjadi di kemudian hari.
(Totok Amin Soefijanto)

Leave a Reply