In Edukasi, Opini, Pojok Totok, Satu Gerakan, Umum

Nun di ujung barat Indonesia, ada titik nol di pulau Weh. Kita sering mengenalnya Sabang, kota yang masih menyiratkan aura era penjajahan Belanda. Nun di ujung timur, ada titik paling timur ada kota perbatasan Sota, kita sering mengenalnya Merauke. Perbatasan dengan Papua Nugini dan suasana hutan belantara membuat kita merasa jauh dari peradaban maju. Lagu wajib “Dari Sabang sampai Merauke” ciptaan R. Sunaryo itu memang melekat erat di benak kebanyakan warga bangsa Indonesia. Lagu itu menyatukan perbedaan yang ada, seperti halnya bahasa Indonesia yang menyatukan berbagai suku bangsa yang ada di negeri ini.

Sayangnya, lagu saja tidak cukup untuk mengatasi jurang perbedaan kualitas pendidikan antara Indonesia bagian barat dan timur. Kita sudah merasa satu sebagai bangsa, namun belum merasa satu dari sisi mutu pendidikan. Jurang itu masih lebar, sementara pemerintah yang memiliki tugas konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa – di dalamnya termasuk pendidikan bagi semua warga bangsa tanpa pandang bulu – terus bekerja keras mengatasi kesenjangan mutu tersebut.

Jangankan mutu, masalah akses juga masih ada di banyak wilayah tanah air. Masih banyak anak yang putus sekolah, terutama di pergantian level: dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dan dari SMA ke Perguruan Tinggi. Makin tinggi levelnya, makin banyak yang tidak melanjutkan. Alasan utamanya adalah ekonomi, yang lebih spesifik lagi adalah keluarga menginginkan si anak untuk membantu mencari nafkah untuk keluarga. Ijazah SD, SMP, dan SMA sudah dianggap cukup. Yang penting si anak sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung.

Di era informasi sekarang, seseorang yang dapat membaca, menulis, dan berhitung belum cukup untuk berperan dalam kehidupan ini. Memasuki abad ke-21, Kemendikbud mencanangkan perlu semua siswa menguasai ketrampilan abad ke-21 seperti yang menjadi basis Kurikulum 2013, yaitu (1) kualitas karakter yang baik, terutama dalam hal integritas, kepemimpinan, dan daya juang; (2) literasi dasar, terutama baca, tulis, numerasi, dan literasi ICT, keuangan, dan sosial-budaya; (3) kompetensi, terutama 4C (kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi). Rangkumannya dapat dilihat di Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1: Rangkuman ketrampilan abad ke-21 syang dipakai Kurikulum 2013

 

Table21skillsXSumber: Rapid Review of 2013 Curriculum & Textbooks, ACDP Indonesia (2016)

Tantangan terberat sebenarnya adalah ketimpangan sumberdaya antara para penggerak atau aktivis pendidikan dan sektor swasta (Dunia Usaha Dunia Industri). Ada yang salah kaprah dalam persepsi masyarakat terhadap urusan pendidikan. Peran negara sangat dominan, bahkan satu-satunya seperti termaktub dalam UUD 45 dari mulai: (1) mukadimah yang menyebutkan tanggungjawab negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (2) lebih jauh di amandemen disebutkan secara jelas negara harus mengalokasikan 20% anggaran untuk sektor pendidikan. Persepsi ini semakin kuat ketika banyak calon kepala daerah mengkampanyekan pendidikan gratis dan bebas pungutan. Seolah-olah negara sangat kuat dalam memikul beban pembiayaan pendidikan. Orangtua lepas tangan, dan protes bila ada pungutan. Di sisi lain, kemitraan sekolah dengan dunia usaha dan sektor swasta belum diatur. Ada kasus sebuah perusahaan IT Korea Selatan yang menyumbangkan komputer lengkap dianggap Bepeka dan Bawasda sebagai “temuan”, artinya “ada indikasi penyimpangan”. Bukankah ini sangat menghambat upaya memajukan mutu pendidikan kita, khususnya peningkatan sarana dan prasarana sekolah?

Kita harus mulai memikirkan bentuk kemitraan dunia usaha swasta dan sekolah secara konstruktif. Kita harus memikirkan kerjasama yang saling menguntungkan melalui kerangka PPP (public-private partnership) yang diatur secara resmi sehingga tidak lagi terjadi kerancuan pelaksanaan di lapangan. Perusahaan swasta dan BUMN yang ingin menyumbang dapat lebih leluasa menyalurkan sumbangan lewat CSR (corporate social responsibility) untuk sekolah-sekolah kita dan program-program pendidikan yang dijalankan oleh organisasi kemasyarakatan tanpa dihantui pelanggaran etika atau tuduhan penyuapan. Ada keseimbangan antara pihak yang kelebihan sumberdaya dan pihak yang kekurangan sumberdaya.

Pungutan yang berlebihan dan berulang kepada orangtua memang sangat mengganggu, apalagi kalau penggunaan dananya tidak menganut azas integritas dan efisiensi. Jangan sampai ada anak didik yang malu atau bunuh diri karena orangtuanya tidak bisa membayar tur sekolah atau seragam baru. Kita sudahi saja cerita pengelolaan dana yang tidak bertanggungjawab dan tidak manusiawi seperti itu di sekolah-sekolah kita. Sekarang justru era kita membangun kemitraan dari semua pihak yang memiliki kepentingan dengan keberadaan sekolah kita. Pemerintahan Jokowi-JK mendorong peran serta yang aktif dari masyarakat dalam ikut memecahkan persoalan bangsa. Era pemerintah yang dominan dan matirasa terhadap kebutuhan masyarakat sudah usai. Kemendikbud juga sudah mengembangkan ekosistem sekolah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari orangtua, masyarakat dan dunia usaha di sekitar sekolah.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah memungkinkan interaksi antara kebutuhan dan pasokan sumberdaya di sektor pendidikan yang sifatnya virtual seperti transportasi berbasis aplikasi yang kini merajalela. Kenapa tidak? Perusahaan atau pribadi yang ingin menyumbang sekolah X yang rusak atau siswa A yang putus sekolah karena keluarganya memintanya untuk bekerja serabutan. Sistem hub seperti “biro jodoh” antara pemberi dan penerima sumbangan itu akan lebih baik lagi kalau dilengkapi dengan sarana pertanggungjawaban yang sahih dan pelaporan yang terbuka. Salah satunya adalah One Indonesia, sistem hub penyaluran sumbangan yang mempertemukan perusahaan, sekolah, perguruan tinggi, akademisi, pemerintah (pusat/daerah), dan organisasi penggiat pendidikan. Peluncurannya pada Sabtu, 23 Juli 2016 akan menjadi era baru pengembangan ekosistem pendidikan berbasis ICT.

Dengan semboyan “One Click Away to Do Good Deed” (Hanya Satu klik untuk berbuat kebajikan), One Indonesia memanfaatkan jejaring profesional ICT di tanah air yang selama ini menjadi tulang punggung pengembang aplikasi on-line besar dunia seperti Oracle, Apple, Google, dan Microsoft. Mereka adalah anak-anak muda Indonesia yang kompetensinya sudah kelas dunia dan tidak diragukan lagi memiliki ketrampilan abad ke-21. Kita dapat memulai langkah menuju sistem sumbangan berbasis aplikasi yang lugas, efisien, dan akuntabel.

Totok Amin Soefijanto

Deputi Rektor Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan Universitas Paramadina & Senior Advisor ACDP-Indonesia/Balitbang Kemendikbud RI

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search